Go Ihsan - Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah
Din Syamsuddin menyesalkan ucapan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan, Tedjo Edhi Purdijatno yang menyatakan KPK tidak perlu dukungan rakyat
yang tidak jelas.
“Pernyataan Menkopolhukam tersebut tentu
merugikan Presiden Joko Widodo. Seharusnya Menteri Tedjo mengeluarkan
pernyataan yang mempersatukan bangsa dan meredam keadaan,” ujar Din Syamsuddin
di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Senin (26/1/15).
Din meminta Tedjo maupun para menteri yang
lain untuk tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversial yang
menyinggung pihak-pihak tertentu.
“Jangan menambah runyam keadaan yang sudah kacau, kecuali kalau memang berniat demikian,” tutur dia.
“Jangan menambah runyam keadaan yang sudah kacau, kecuali kalau memang berniat demikian,” tutur dia.
Menkopolhukam Tedjo Edhi dihujani kritik
terkait pernyataan kontroversialnya di tengah permasalahan yang mendera
institusi Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan tersebut
terlontar saat menkopolhukam meminta komisioner KPK agar tidak melontarkan
pernyataan yang menyudutkan pihak tertentu atau menyulut emosi massa.
Dia mengatakan KPK dengan sendirinya akan
didukung oleh konstitusi, bukan dukungan rakyat yang tidak jelas. Pernyataan
Tedjo itu menanggapi langkah komisioner KPK yang mengajak rakyat melindungi
lembaga antikorupsi itu dari segala bentuk upaya kriminalisasi.
Atas kejadian tersebut, pada Senin (26/1),
Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) melaporkan Menkopolhukam Tedjo Edhi ke
Bareskrim Polri dengan tuduhan penghinaan atas pasal 310 dan 311 KUHP. Fakta
membawa alat bukti berupa pernyataan-pernyataan menkopolhukam di media massa.
(ROL/sbb/dakwatuna/Gi)
Posting Komentar