Go Ihsan - Ketua
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatra Barat Rusydi berharap relaksasi peredaran
minuman beralkohol golongan A dapat semakin menekan peredarannya di daerah,
khususnya Sumatra Barat. "Kalau wewenang diberikan pada
gubernur, bagus. Maksudnya kan dia punya hak-hak (mengatur peredaran
minol)," katanya di Padang, Senin (28/9).
Dengan penyerahan pengaturan kepada pemerintah daerah, Rusydi berharap peredaran minol di Sumbar dapat semakin dikendalikan. Bahkan, kalau bisa hanya untuk golongan tertentu saja, seperti turis asing. Sebab, dikatakannya, sebenarnya masyarakat setempat tidak membutuhkan minol. "Dipegang gubernur bisa semakin menekan peredaranya," ujarnya.
Dengan penyerahan pengaturan kepada pemerintah daerah, Rusydi berharap peredaran minol di Sumbar dapat semakin dikendalikan. Bahkan, kalau bisa hanya untuk golongan tertentu saja, seperti turis asing. Sebab, dikatakannya, sebenarnya masyarakat setempat tidak membutuhkan minol. "Dipegang gubernur bisa semakin menekan peredaranya," ujarnya.
Namun,
menurutnya, dengan relaksasi peraturan tersebut, tidak semua daerah dapat
menekan peredaran minol. Sebab, kriteria masing-masing daerah berbeda-beda.
Sementara
itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Sumbar) menuturkan, hingga saat ini
belum menerima surat relaksasi tersebut. Disperindag, lanjutnya, saat ini masih
berpedoman kepada aturan yang dikeluarkan Mendag Rachmat Gobel.
"Kita masih akan berpegang pada aturan
yang lama. Dimana tidak boleh menjual minol di minimarket dan tempat-tempat
terlarang lainnya," tutur Kepala Disperindag Sumbar Mudrika.
Sebelumnya,
aturan terkait pelarangan penjualan minuman beralkohol golongan A di minimarket
tersebut baru berjalan efektif sejak April 2015.
Pada saat itu, Kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang perubahan kedua atas Permendag No. 20/M-DAG/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang melarang minimarket untuk menjual minuman beralkohol golongan A karena dianggap meresahkan masyarakat.
Setelah permendag tersebut dikeluarkan, Kementerian Perdagangan juga mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 04/PDN/PER/4/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A khususnya untuk daerah wisata di Indonesia
Pada saat itu, Kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang perubahan kedua atas Permendag No. 20/M-DAG/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang melarang minimarket untuk menjual minuman beralkohol golongan A karena dianggap meresahkan masyarakat.
Setelah permendag tersebut dikeluarkan, Kementerian Perdagangan juga mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 04/PDN/PER/4/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A khususnya untuk daerah wisata di Indonesia
Posting Komentar