Go Ihsan - Beberapa waktu lalu, sebuah portal berita memuat foto Ketua Majelis Mujahidin Indonesia, Abu Bakar Ba'asyir, bersama sejumlah orang yang di antaranya diduga dari Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), yang kini telah bertransformasi menjadi Negara Islam (IS). Senin ini (4/8), dugaan tersebut dibantah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto.
Menurut Djoko, Abu Bakar Ba'asyir menolak gerakan IS. "Meski sudah ada surat dukungan dari beliau, beliau tidak mengaku saat diwawancara Polri," ungkap Djoko saat memberikan keterangan pers usai sidang kabinet terbatas di kantor presiden, Jakarta. Djoko juga menyerukan masyarakat agar tidak begitu saja terpengaruh, jangan mudah terprovokasi, dan jangan mudah untuk ikut pada bujukan-bujukan bergabung kepada paham Islamic State seperti itu. “Kita sudah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki landasan ideologi Pancasila,” kata Djoko Suyanto.
Menurut dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan kepedulian atas negara-negara Timur Tengah dalam bentuk bantuan-bantuan kemanusiaan, jalur melalui Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, membangun solidaritas dengan negara-negara muslim lainnya, untuk terus menyuarakan gencatan senjata.
Pemerintah Indonesia juga secara resmi melarang masuk dan berkembangnya paham atau ideologi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang kemudian menjadi Islamic State (IS) di Indonesia. Pemerintah menilai, paham negara Islam tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan asas kebhinnekaan.
“ISIS bukan masalah agama. Ini adalah masalah ideologi yang kalau kita kaitkan dengan negara kita, ini tidak sama dan bertentangan dengan ideologi Pancasila kita, keberadaan negara kesatuan kita, dan kebhinnekaan kita,” ujar Djoko Suyanto. Pemerintah, lanjutnya, melakukan berbagai tindakan untuk mencegah masuknya ISIS. Pertama, mencegah berdirinya perwakilan-perwakilan serta pengembangan paham-paham IS dan ISIS di Indonesia.
“Setiap upaya pengembangbiakan paham ISIS dan IS ini harus dicegah. Indonesia tidak boleh menjadi tempat persemayan paham ISIS ataupun IS," tuturnya.
Presiden, tambah Djoko, telah memerintahkan Kementerian Agama untuk bekerja sama dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh ulama untuk melakukan upaya-upaya pencerahan dan penyadaran publik terhadap pengaruh-pengaruh negatif keberadaan paham ISIS dan IS. “Menteri Agama akan segera melakukan pertemuan sosialisasi dan pencerahan dengan seluruh tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang ada. Kalau tidak salah, akan dilakukan secepatnya,” ujar Menko Polhukam.
Presiden SBY juga menginstruksikan kepada Kementerian Kominfo untuk melakukan blokade atau blokir terhadap upaya-upaya penyebaran paham ISIS dan IS melalui media sosial, atau yang lebih tajam yang selalu disiarkan melalui Youtube. “Ini sudah diperintahkan untuk melakukan blokade terhadap siaran-siaran tersebut,” kata Djoko.
Adapun kepada Kementerian Luar Negeri, menurut Djoko, Presiden SBY telah meminta untuk bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM, Polri, BIN, dan BNPT untuk melakukan clearing house bagi Warga Negara Indonesia yang akan berpergian, khususnya ke Timur Tengah, ke daerah konfik, dan ke Asia Selatan. “Daerah-daerah ini biasanya tempat pijakan awal mereka untuk menuju ke tempat-tempat konflik tersebut,” ujar Djoko.
Kemenkumham pun akan melaksanakan operasi keimigrasian bagi warga-warga negara yang tidak jelas status keimigrasiannya. Polri, BNPT, dan TNI akan melaksanakan operasi penegakan hukum terhadap setiap tindakan yang melanggar hukum, apakah itu tindakan-tindakan terorisme maupun tindakan kejahatan lain. | ASN
Posting Komentar