Go Ihsan - Pemuda Muhammadiyah menilai
pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto dan Kapolri Tito Karnavian telah
mengintervensi Fatwa MUI No 56 Tahun 2016 terkait penggunaan atribut non-Muslim
bagi umat Islam.
Karena itu, Pemuda
Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memecat Wiranto dan
Tito Karnavian sebagai Menkopolhukam dan Kapolri.
“Oleh sebab itu, kami (Pemuda
Muhammadiyah, red) meminta Presiden Jokowi memecat Wiranto sebagai
Menkopolhukam dan Tito Karnavian sebagai Kapolri. Ini adalah bentuk
pertanggungjawaban moril pemerintah kepada Umat Islam yang sangat cinta akan
bangsa yang besar ini,” tegas Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah Pedri Kasma
dalam rilisnya, Rabu (21/12).
Pernyataan Menteri Koordinator
Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Jenderal Wiranto yang meminta agar
MUI melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian dan Menteri Agama dalam setiap
menetapkan fatwa, menurut Pedri Kasman merupakan bentuk intervensi pemerintah
terhadap MUI dalam menetapkan fatwa.
“Sekaligus juga bentuk
pengebirian terhadap hak berekspresi dan menyatakan pendapat yang dijamin
undang-undang,” ujar Pedri dalam rilis yang diterima redaksi, Rabu (21/12).
Menurutnya, sebagai
Menkopolhukam semestinya Wiranto memanggil pihak terkait untuk
mengkoordinasikan supaya perayaan natal umat Nasrani tahun ini berjalan lancar
dan tidak mengganggu toleransi antar ummat beragama.
Ia menjelaskan, MUI adalah
ormas yang keberadaannya dijamin oleh konstitusi. Fatwa MUI adalah bentuk
perlindungan dan pengayoman Ulama terhadap Umat Islam agar tak tergelincir
dalam penyimpangan dan penyesatan.
“Karenanya pemerintah dan
penegak hukum harus menghormati Fatwa-fatwa MUI. Toh selama ini justru
pemerintah dan penegak hukum selalu meminta Fatwa MUI dalam banyak kasus.
Bahkan pada kasus Ahok, laporan pertama masyarakat ditolak oleh Bareskrim Polri
dengan alasan belum ada Fatwa MUI,” tuturnya.
Pedri juga menilai sikap dan
tindakan Menkopolhukam Kapolri ini secara tak langsung menggiring persepsi
publik bahwa Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tidak berpihak kepada umat Islam.
Menurutnya, Menkopolhukam dan Kapolri seolah telah mempertontonkan rezim ini
adalah era diktator.
Pada akhirnya akumulasi
ketidakpuasan umat itu, kata Pedri, akan semakin menggumpal dan membahayakan kesatuan
bangsa ini. (salam)
Posting Komentar