Go Ihsan - Bangladesh
mendesak PBB untuk membentuk zona aman di negara bagian Rakhine, Myanmar, untuk
memfasilitasi kembalinya pengungsi Muslim Rohingya. Usulan ini dikemukakan oleh
anggota senior dewan penasihat Liga Awami Bangladesh, Mohammad Zamir.
Menurutnya, zona tersebut harus berada di bawah pengawasan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM).
Menurutnya, zona tersebut harus berada di bawah pengawasan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM).
"Bangladesh harus
mendorong PBB untuk mengeluarkan resolusi atas penderitaan Rohingya yang
tercerabut. Amerika, Cina, Rusia, India dan negara-negara lain harus maju
dengan pola pikir positif dalam hal ini," ungkap Zamir seperti dikutip
dari Arab News.
Sementara itu, Menteri
Manajemen Bencana dan Bantuan Bangladesh Mofazzal Hossain Chowdhury Maya
mengatakan pemerintah berencana untuk mengalokasikan 2.000 hektar lahan di
Cox's Bazar untuk mengakomodasi arus masuk pengungsi Rohingya.
Dalam kunjungannya ke kamp
pengungsi Teknaf Thana, dia menambahkan pemerintah Bangladesh telah melakukan
yang terbaik untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang dihadapi para pengungsi.
Khaled Mahmud, seorang
hakim distrik di Cox's Bazar, mengatakan pemerintah Bangladesh juga sedang
mempersiapkan sebuah database biometrik dari semua pengungsi Rohingya yang
telah memasuki Bangladesh. Sidik jari semua pengungsi akan dikumpulkan untuk
memfasilitasi bantuan kemanusiaan.
Zamir mengatakan, proses pendaftaran untuk database ini harus dikoordinasikan dengan UNHCR, IOM, dan Komite Internasional Palang Merah (ICRC),
Zamir mengatakan, proses pendaftaran untuk database ini harus dikoordinasikan dengan UNHCR, IOM, dan Komite Internasional Palang Merah (ICRC),
"Marena Myanmar
mungkin menolak menerima orang-orang ini di masa depan, dengan mengklaim mereka
tidak berasal dari Rakhine," jelasnya. (Rep)
Posting Komentar