Washington - Pengakuan Brazil terhadap Palestina sebagai sebuah negara dengan luas wilayah yang sama seperti sebelum direbut Israel pada 1967. justru dikecam Amerika Serikat sebagai perusak perdamaian.
Parlemen Amerika Serikat mengecam keputusan Brazil pada Jumat yang mengakui sebuah negara Palestina dengan luas wilayah yang sama seperti sebelum Israel merebut Tepi Barat dan Gaza pada 1967.
Keputusan Brazil sangat disesalkan dan hanya akan merusak perdamaian serta keamanan di Timur Tengah," kata anggota Komite Urusan Luar Negeri Parlemen AS dari Partai Republik Ileana Ros-Lehtinen.
Ros-Lehtinen yang akan bertindak sebagai panel pada Januari, mengatakan negara yang bertanggung jawab akan menunggu sebelum melakukan langkah tersebut, setidaknya hingga Palestina memulai pembicaraan langsung dengan Israel dan mengakui keberadaan negara Yahudi tersebut.
Presiden Brazil Luiz Inacio Lula da Silva pada Jumat mengumumkan keputusan tersebut dalam surat kepada Presiden Palestina Mahmud Abbas dan merilisnya di laman internet Kementerian Luar Negeri Brazil.
Komunitas internasional mendukung tuntutan Palestina bagi sebuah negara yang mencakup sebagian besar Jalur Gaza, Tepi Barat dan Jerusalem Timur, semua wilayah tersebut diduduki Israel lewat Perang Enam Hari pada 1967.
Namun AS dan sebagian besar pemerintah Barat telah menunda pengakuan Palestina sebagai negara, dengan mengatakan bahwa mereka akan mengakui proses tersebut bila diiringi dengan proses negosiasi kesepakatan perdamaian dengan Israel.
Keputusan Brazil juga memantik emosi dari perwakilan Partai Demokrat AS Eliot Engel, yang mengatakan bahwa keputusan tersebut adalah sesat serta mencerminkan hembusan kebijakan luar negeri terakhir Lula yang sebelumnya sudah keluar jalur.
Engel mengaitkan keputusan tersebut dengan "kemesraannya" dengan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad dan mengingatkan bahwa Brazil tengah membangun kekuatan sebagai suara vokal di dunia, namun melelui keputusan yang salah dengan langkah itu.
Lula akan mundur dalam empat pekan dan akan menyerahkan jabatannya kepada Dilma Roussef, wanita yang merupakan mantan pemimpin kabinetnya.
"Brazil mengirimkan pesan kepada Palestina bahwa mereka tidak harus mengikuti proses perdamaian untuk mendapat pengakuan sebagai negara berdaulat," kata Engel, yang merupakan Ketua Bersama Kongress AS Kaukus Brazil.
Anggota parlemen AS tersebut juga menyatakan bahwa ia tetap mendukung Brazil sebagai negara demokrasi dinamis dan beragam yang suatu hari nanti akan mengambil tempat di sisi para negara pemimpin dunia. [silum/ant]/(voa-islam.com)
Ros-Lehtinen yang akan bertindak sebagai panel pada Januari, mengatakan negara yang bertanggung jawab akan menunggu sebelum melakukan langkah tersebut, setidaknya hingga Palestina memulai pembicaraan langsung dengan Israel dan mengakui keberadaan negara Yahudi tersebut.
Presiden Brazil Luiz Inacio Lula da Silva pada Jumat mengumumkan keputusan tersebut dalam surat kepada Presiden Palestina Mahmud Abbas dan merilisnya di laman internet Kementerian Luar Negeri Brazil.
Komunitas internasional mendukung tuntutan Palestina bagi sebuah negara yang mencakup sebagian besar Jalur Gaza, Tepi Barat dan Jerusalem Timur, semua wilayah tersebut diduduki Israel lewat Perang Enam Hari pada 1967.
Namun AS dan sebagian besar pemerintah Barat telah menunda pengakuan Palestina sebagai negara, dengan mengatakan bahwa mereka akan mengakui proses tersebut bila diiringi dengan proses negosiasi kesepakatan perdamaian dengan Israel.
Keputusan Brazil juga memantik emosi dari perwakilan Partai Demokrat AS Eliot Engel, yang mengatakan bahwa keputusan tersebut adalah sesat serta mencerminkan hembusan kebijakan luar negeri terakhir Lula yang sebelumnya sudah keluar jalur.
Engel mengaitkan keputusan tersebut dengan "kemesraannya" dengan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad dan mengingatkan bahwa Brazil tengah membangun kekuatan sebagai suara vokal di dunia, namun melelui keputusan yang salah dengan langkah itu.
Lula akan mundur dalam empat pekan dan akan menyerahkan jabatannya kepada Dilma Roussef, wanita yang merupakan mantan pemimpin kabinetnya.
"Brazil mengirimkan pesan kepada Palestina bahwa mereka tidak harus mengikuti proses perdamaian untuk mendapat pengakuan sebagai negara berdaulat," kata Engel, yang merupakan Ketua Bersama Kongress AS Kaukus Brazil.
Anggota parlemen AS tersebut juga menyatakan bahwa ia tetap mendukung Brazil sebagai negara demokrasi dinamis dan beragam yang suatu hari nanti akan mengambil tempat di sisi para negara pemimpin dunia. [silum/ant]/(voa-islam.com)
Posting Komentar