AMSTERDAM – Kepolisian Amsterdam tidak akan menahan para wanita yang mengenakan burqa, bahkan jika sebuah pelarangan diberlakukan. Pernyataan tersebut menurut pimpinan kepolisian Bernhard Welten, yang mengatakan pada televisi publik bahwa para petugas kepolisian harus menggunakan akal sehat mereka. "Saya tidak merasa bahwa saya harus selalu menjadi sebuah instrumen pemerintahan yang selalu melakukan apa yang diminta."
Dalam menanggapi hal tersebut, Anggota Parlemen Partai Kebebasan Hero Brinkman, yang ia sendiri adalah seorang mantan pimpinan kepolisian, dengan kuat mengkritisi pimpinan kepolisian tersebut, "Kepolisian harus menjadi patuh pada otoritas. Pemerintah dan parlemen membuat undang-undang. Kepolisian menerapkan undang-undang tersebut. Kita akan menajadi sebuah republik pisang jika hal ini berjalan sebaliknya."
Ia meminta menteri dalam negeri untuk mengambil tindakan tegas terhadap Welten, walaupun ia sebenarnya merasa memaksa untuk pengunduran dirinya. Pada Twitter, Angota Parlemen tersebut menulis, "Welten pergi tahun ini. Sayang sekali, akan senang melihatnya dipecat."
Pada radio publik, Brinkman mengatakan bahwa pimpinan kepolisian regional telah melanggar kemampuan untuk menggunakan kebijaksanaannya sendiri, namun ia memprediksi hal ini tidak akan lagi terjadi di bawah pemerintahan baru. Pasukan kepolisian Belanda harus disusun ulang, dengan korps kepolisian regional bersatu ke dalam sebuah pasukan nasional, maka kepolisian hanya memiliki satu komisaris kepolisian di masa mendatang.
Proposal kontroversial melarang bahan kain yang menutupi wajah ditetapkan sebagai bagian dari perjanjian koalisi antara konservatif VVD dan Demokrat Kristen. Pemerintah minoritas didukung di parlemen oleh Partai Kebebasan anti Islam tersebut.
Pelarangan burqa adalah salah satu syarat yang PVV paksakan untuk dukungan tersebut. Anggota Parlemen Partai Hero Brinkman mengatakan bahwa komentra-komentar pimpinan kepolisian tersebut mengkianati "politik lama".
Konservatif VVD, bagian dari koalisi minoritas yang berkuasa, juga merasa marah kepada ucapan-ucapan Welten dan bersikeras bahwa ia mencabut ucapan-ucapannya tersebut. Salah satu Anggota Parlemen VVD mengatakan bahwa pimpinan kepolisian tidak dapat memilih hukum yang mana yang ia terapkan.
Ini bukan satu-satunya kebijakan pemerintah yang dipertanyakan oleh pimpinan kepolisian Welten. Menurut jurnal layanan sipil independen Binnenlands Bestuur, ia juga mengatakan bahwa ia melihat sedikit nilai di dalam pengenalan 500 "polisi hewan", yang kabinet tersebut telah umumkan.
Setelah pidato tahun barunya, Welten mengatakan, "Saya dengan bercanda menyebut mereka polisi hamster. Orang-orang ini akan harus berasal dari kapasitas terbaru kami yang telah berada di bawah tekanan."
Dalam peredaran besar harian De Telegraaf, Anggota Parlemen Partai Kebebasan Dion Graus, yang adalah juru bicara partai tersebut tentang hak-hak hewan mengatakan bahwa hal ini adalah "sebuah aib mendalam bahwa pimpinan kepolisian harus mengatakan hal semacam itu."
Namun Welten tidak berdiri sendiri. Di dalam pemberitaan Binnenlands Bestuur, Walikota Amsterdam Eberhard van der Laan mengatakan bahwa Welten ada benarnya, "Namun jika pemerintah memutuskan harus ada polisi hewan kemudian harus menjalankan kebijakan tersebut."
Walikota Venlo juga meragukan kebijaksanaan keputusan tersebut, mengatakan, "Maaf, namun kita memiliki prioritas yang lain di Venlo." (ppt/rnw) www.suaramedia.com
Pada radio publik, Brinkman mengatakan bahwa pimpinan kepolisian regional telah melanggar kemampuan untuk menggunakan kebijaksanaannya sendiri, namun ia memprediksi hal ini tidak akan lagi terjadi di bawah pemerintahan baru. Pasukan kepolisian Belanda harus disusun ulang, dengan korps kepolisian regional bersatu ke dalam sebuah pasukan nasional, maka kepolisian hanya memiliki satu komisaris kepolisian di masa mendatang.
Proposal kontroversial melarang bahan kain yang menutupi wajah ditetapkan sebagai bagian dari perjanjian koalisi antara konservatif VVD dan Demokrat Kristen. Pemerintah minoritas didukung di parlemen oleh Partai Kebebasan anti Islam tersebut.
Pelarangan burqa adalah salah satu syarat yang PVV paksakan untuk dukungan tersebut. Anggota Parlemen Partai Hero Brinkman mengatakan bahwa komentra-komentar pimpinan kepolisian tersebut mengkianati "politik lama".
Konservatif VVD, bagian dari koalisi minoritas yang berkuasa, juga merasa marah kepada ucapan-ucapan Welten dan bersikeras bahwa ia mencabut ucapan-ucapannya tersebut. Salah satu Anggota Parlemen VVD mengatakan bahwa pimpinan kepolisian tidak dapat memilih hukum yang mana yang ia terapkan.
Ini bukan satu-satunya kebijakan pemerintah yang dipertanyakan oleh pimpinan kepolisian Welten. Menurut jurnal layanan sipil independen Binnenlands Bestuur, ia juga mengatakan bahwa ia melihat sedikit nilai di dalam pengenalan 500 "polisi hewan", yang kabinet tersebut telah umumkan.
Setelah pidato tahun barunya, Welten mengatakan, "Saya dengan bercanda menyebut mereka polisi hamster. Orang-orang ini akan harus berasal dari kapasitas terbaru kami yang telah berada di bawah tekanan."
Dalam peredaran besar harian De Telegraaf, Anggota Parlemen Partai Kebebasan Dion Graus, yang adalah juru bicara partai tersebut tentang hak-hak hewan mengatakan bahwa hal ini adalah "sebuah aib mendalam bahwa pimpinan kepolisian harus mengatakan hal semacam itu."
Namun Welten tidak berdiri sendiri. Di dalam pemberitaan Binnenlands Bestuur, Walikota Amsterdam Eberhard van der Laan mengatakan bahwa Welten ada benarnya, "Namun jika pemerintah memutuskan harus ada polisi hewan kemudian harus menjalankan kebijakan tersebut."
Walikota Venlo juga meragukan kebijaksanaan keputusan tersebut, mengatakan, "Maaf, namun kita memiliki prioritas yang lain di Venlo." (ppt/rnw) www.suaramedia.com
Posting Komentar